PENGACARA

Upaya Hukum Konsumen Terhadap Mangkraknya Pembangunan Apartemen Yang Diperjanjikan – Di era modern ini, pengusaha properti sedang gencar berlomba membangun apartement sebagai hunian alternative masyarakat di kota. Namun, hal tersebut justru kerap menimbulkan masalah baru khususnya bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan pihak yang banyak dirugikan. Banyak terjadi misalnya, gagal huni konsumen yang telah…

Read More
PENGACARA

Seiring berjalannya waktu angka pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk ini sangat mempengaruhi daya tampung suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di pulau jawa semakin tahun semakin meningkat sehingga membuat lahan-lahan pemukiman semakin berkurang, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membangun rumah atau memperluas bangunannya untuk kebutuhan tempat tinggal…

Read More

Dalam beberapa situasi, sering dijumpai adanya peristiwa hukum tentang developer (pihak pengembang) yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas unit rumah yang diperjualbelikannya. Seperti unit rumah yang tidak sesuai dengan gambar saat pengiklanan, telatnya serah terima dikarenakan unit masih dalam pembangunan sampai pada material bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam menghadapi situasi di atas,…

Read More

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Pemegang Saham  merupakan pemilik perusahaan yang diwujudkan dengan saham sebagai bukti identitas kepemilikan. Pengaturan tentang pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam Pasal 51 UU PT, dikatakan bahwa Pemegang Saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Adapun hak dari Pemegang saham…

Read More

Komunikasi pada era ini sudah dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi serta menyeruaknya Revolusi Industri 4.0. sebagai isu terkini dunia internasional, komunikasi sudah lebih mudah dilakukan melalui genggaman tangan, atau yang sekarang disebut sebagai komunikasi elektronik.. Tentunya hal tersebut merubah pola aturan hukum dalam berkomunikasi, khususnya di Indonesia, perihal komunikasi elektronik…

Read More

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/ 2004), dijelaskan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan…

Read More

Dalam dunia perusahaan, hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan memang harus dijalin sedemikian rupa. Mengingat antara karyawan dengan perusahaan memiliki hubungan timbal balik dalam roda perekonomian suatu perusahaan. Namun, tidak jarang terjadi dalam suatu waktu, karyawan atau mantan karyawan melakukan perbuatan yang mana menurut perusahaan, perbuatan tersebut masuk dalam kategori pembocoran rahasia perusahaan sehingga menimbulkan…

Read More

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung, misal dalam masyarakat jawa dikenal juga dengan istilah: gono gini, pada masyarakat sunda : guna kaya. Harta bersama dalam masyarakat Aceh dikenal dengan harta seharkat, dalam masyarakat Melayu dikenal dengan harta serikat, dalam masyarakat Madura dikenal juga dengan harta gono gini. Sedangkan berdasarkan…

Read More

Pembagian Harta Waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur an, yaitu pada An Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam islam telah ditetukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan…

Read More

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau…

Read More