0813 100 111 61 | leosiregarlsa@gmail.com

Home » Informasi Hukum » Tanggungjawab Developer Atas Pembangunan Yang Tidak Menepati Janji

Tanggungjawab Developer Atas Pembangunan Yang Tidak Menepati Janji

Dalam beberapa situasi, sering dijumpai adanya peristiwa hukum tentang developer (pihak pengembang) yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas unit rumah yang diperjualbelikannya. Seperti unit rumah yang tidak sesuai dengan gambar saat pengiklanan, telatnya serah terima dikarenakan unit masih dalam pembangunan sampai pada material bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam menghadapi situasi di atas, yang tentunya konsumen sangat dirugikan atas tindakan developer tersebut, kiranya konsumen dapat meminta pertanggungjawaban developer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah awal yang harus ditempuh oleh konsumen adalah melihat telah sejauh mana proses jual-beli yang dilakukan dengan developer. Umumnya pada saat hendak melakukan jual beli rumah, antara developer dengan konsumen mengikatkan dirinya dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pengaturan mengenai pedoman PPJB diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (“Kepmenpera 1995”).

Tanggungjawab Developer Atas Pembangunan Yang Tidak Menepati Janji

Dalam melakukan PPJB, hendaknya konsumen harus memperhatikan klausul yang terdapat dalam PPJB tersebut. Perihal besaran uang muka atau Down Payment (DP), waktu pelunasan, waktu serah terima, spesifikasi unit, serta tanggungjawab developer apabila lalai melaksanakan kewajibannya. Biasanya, perkara yang muncul pada saat setelah penandatangan PPJB adalah lalainya developer serta keinginan konsumen untuk meminta kembali DP yang telah dibayarkan. Terkait hal tersebut, kiranya perlu diperhatikan klausul dalam PPJB, apakah tertera adanya syarat pengembalian DP atau tidak? Apabila dicantumkan klausul DP dapat dikembalikan, maka developer wajib mengembalikannya, begitupun sebaliknya. Mengingat PPJB merupakan suatu Perjanjian yang mana melekat aturan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda). Sehingga, kedua belah pihak tentunya berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang diatur di dalam PPJB tersebut.

Namun apabila proses jual beli yang dilakukan sudah sampai pada proses pencicilan atau pelunasan yang mengharuskan adanya serah terima unit, akan tetapi pihak developer tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum mulai dari somasi sampai pada pengajuan gugatan di Pengadilan Umum ataupun melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Adapum dasar hukum bagi konsumen untuk meminta pertanggungjawaban Developer diatur dalam Pasal 134 jo Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU Perumahan”). Yaitu denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah). Selain sanksi denda, developer tersebut juga dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 150 UU Perumahan. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi.

Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan konsultasi online lebih detail lagi tentang Tanggungjawab Developer Atas Pembangunan Yang Tidak Menepati Janji. Tim pengacara kami siap untuk membantu secara professional untuk anda semua.

Ancaman pidana lain bagi developer yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini pada intinya melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut. Larangan tersebut diatur lebih jelas dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

  1. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  2. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  3. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  4. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  5. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  6. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  7. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  8. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  9. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  10. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
  11. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”

Dalam hal developer membangun tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi bangunan yang terdapat dalam brosur dan yang telah dijanjikan sebelumnya, atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut di atas, terancam sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah). Ancaman sanksi ini termuat dalam Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Sehingga terhadap tanggungjawab developer atas pembangunan yang tidak menepati janji, konsumen dapat melakukan upaya diantaranya melayangkan somasi dan menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mufakat, atau pun upaya hukum berupa Pengaduan ke BPSK, BPKN dan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

Call Us
Chat WA