0813 100 111 61 | [email protected]

Home » Informasi Hukum » Apakah Kreditor Dapat Mengajukan Tagihan Pada Perusahaan Yang Telah Dinyatakan Pailit?

Apakah Kreditor Dapat Mengajukan Tagihan Pada Perusahaan Yang Telah Dinyatakan Pailit?

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/ 2004), dijelaskan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Dalam kaitannya dengan putusan pernyataan pailit, Pasal 113 UU No. 37/ 20014 mengatur bahwa Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

  1. batas akhir pengajuan tagihan;
  2. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  3. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, paling singkat 14 (empat belas) hari. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 114 bahwa Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Adapun hal yang perlu dilakukan oleh kreditor terkait adanya putusan pernyataan pailit, diatur dalam Pasal 115, yaitu:

  1. Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
  2. Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan konsultasi online lebih detail lagi tentang Apakah Kreditor Dapat Mengajukan Tagihan Pada Perusahaan Yang Telah Dinyatakan Pailit?. Tim pengacara kami siap untuk membantu secara professional untuk anda semua.

Pengaturan di atas pada pokoknya mengarahkan kepada kreditor untuk menyerahkan piutangnya kepada kurator agar kreditor dapat menagih piutangnya dalam proses kepailitan. Namun ada kalanya, Kreditor karena kelalaiannya ataupun karena suatu hal lain tidak menyerahkan piutangnya kepada Kurator sehingga tidak terdaftar dalam daftar Pembagian. Adapun yang dimaksud dengan daftar pembagian adalah daftar yang dibuat oleh kurator dan disahkan oleh hakim pengawas yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor (vide Pasal 189 ayat (1) dan (2) UU No. 37/ 2004). Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.

Terhadap daftar pembagian sebagaimana dijelaskan di atas, kreditur dapat mengajukan perlawanan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan. Terkait hal tersebut, Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan: (Vide Pasal 195 ayat (1) UU No. 37/2004)

  1. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
  2. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
  3. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.

Namun, apabila kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dalam Pasal 200 ayat (1) diatur bahwa, Kreditor dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui. Selanjutnya dalam pasal 200 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi Kreditor lainnya secara mendahulukan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, Kreditor dapat melakukan penagihan atas piutangnya kepada perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur kepailitan yang diatur dalam UU No. 37/ 2004. Adapun keterlambatan atas pengajuan piutang dalam proses kepailitan, dapat dilakukan oleh kreditor dengan mengacu pada Pasal 200 UU No. 37/ 2004 dengan konsekuensi pembagian berdasarkan konsep residu (sisa) dengan pembagian secara berimbang serta kehilangan hak untuk didahulukan.

Call Us
Chat WA