0813 100 111 61 | [email protected]

Home » Informasi Hukum » Status Pemegang Saham Yang Tidak Pernah Hadir Dalam RUPS

Status Pemegang Saham Yang Tidak Pernah Hadir Dalam RUPS

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Pemegang Saham  merupakan pemilik perusahaan yang diwujudkan dengan saham sebagai bukti identitas kepemilikan. Pengaturan tentang pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam Pasal 51 UU PT, dikatakan bahwa Pemegang Saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Adapun hak dari Pemegang saham menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT diantaranya, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, Pemegang saham juga dijamin agar tetap terdaftar sebagai pemilik saham dalam suatu Perseroan yang wajib diadakan dan disimpan oleh direksi. (Vide Pasal 50 ayat (1) UU PT).

Status Pemegang Saham Yang Tidak Pernah Hadir Dalam RUPS

Mengacu pada aturan di atas, Pemegang Saham memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Dalam Pasal 1 angka 4 UU PT dijelaskan, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Terkait dengan Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS, Pemegang saham dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Hal ini diatur dalam Pasal 85 ayat (1) yang berbunyi, Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan konsultasi online lebih detail lagi tentang Status Pemegang Saham Yang Tidak Pernah Hadir Dalam RUPS. Tim pengacara kami siap untuk membantu secara professional untuk anda semua.

Dalam hal status Pemegang saham yang tidak pernah hadir dalam RUPS baik hadir sendiri ataupun diwakili, UU PT tidak mengatur lebih lanjut tentang itu. Adapun konsekuensi yang mungkin diterima pemegang saham tersebut ialah, pemegang saham tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS karena ketidakhadirannya. Namun hal tersebut tidak akan berepengaruh pada hilangnya atau pindahnya hak atas saham dari pemegang saham.

Pengaturan tentang pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PT bahwa, Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU PT, yaitu:

  1. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  2. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  3. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  4. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendatipun RUPS dapat diagendakan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PT yang mengatur bahwa, RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubahnya cara pemindahan hak atas saham melalui RUPS, namun tidak dapat serta merta hak atas saham dari pemegang saham dapat dipindahkan tanpa adanya penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU PT.

Selain itu, Pemegang saham juga tetap memiliki hak menggugat apabila merasa dirugikan atas keputusan yang dihasilkan melalaui RUPS. Hal tersebut diatur dalam Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, terkait status pemegang saham yang tidak pernah hadir dalam RUPS, tidaklah secara otomatis akan kehilangan hak atas sahamnya. Kendatipun demikian, pemegang saham yang tidak pernah hadir dalam RUPS tentunya tidak dapat menggunakan hak suaranya pada saat RUPS dilangsungkan dan kemungkinan tidak menerima update perusahaan yang notabene berhubungan langsung dengan saham yang dimilikinya. Namun bisa saja terjadi perubahan dalam anggaran dasar yang didalamnya memuat sanksi bagi pemegang saham yang sama sekali tidak pernah hadir dalam RUPS, mengingat dalam UU PT tidak diatur lebih lanjut mengenai persoalan teknis internal perseroan menyangkut ketidakhadiran pemegang saham dalam RUPS.

Call Us
Chat WA